JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan bahwa peristiwa pembakaran kantor DPRD dan Kantor Pemerintahan Kota Pekalongan, Jawa Tengah, pada 30 September 2025 harus menjadi pelajaran bersama bagi semua pihak.
Direktur Toponimi dan Batas Daerah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Raziras Rahmadillah, saat meninjau lokasi kejadian pada Kamis (11/9/2025), mengatakan insiden tersebut menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan dan komunikasi yang kuat antar-elemen masyarakat.
“Kami berharap pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dapat bahu-membahu menciptakan suasana kondusif,” ujar Raziras dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/9).
Dalam kunjungan itu, ia juga menyampaikan 11 arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk menjaga stabilitas, ketertiban umum, dan kelancaran pelayanan publik.
Arahan tersebut antara lain mengaktifkan rapat Forkopimda secara rutin, mempererat silaturahim kepala daerah dengan tokoh masyarakat, menggelar doa bersama lintas agama, mempercepat perbaikan fasilitas publik yang rusak, serta mengaktifkan kembali siskamling berbasis RT/RW.
Selain itu, Mendagri juga menekankan pola hidup sederhana bagi ASN, pembatasan perjalanan dinas ke luar negeri bagi pejabat daerah, pengawasan langsung wilayah rawan konflik atau bencana, serta penegakan etika komunikasi pejabat publik.
Surat Edaran Mendagri Nomor 300.1.4/e.1/BAK juga disosialisasikan untuk memperkuat peran Satlinmas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
Raziras menegaskan, arahan tersebut bukan sekadar pedoman administratif, melainkan langkah konkret untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan pelayanan masyarakat tetap berjalan.
Ia menambahkan, Kemendagri akan melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap penerapan arahan itu di seluruh daerah guna menjaga stabilitas nasional dan ketahanan sosial.
Dalam kunjungan tersebut, Raziras turut didampingi Kepala Satpol PP Kota Pekalongan.[]
